Nasdem Bantah Istana Terkait Surya Paloh Meminta Bertemu Jokowi: Kehadiran Ketum Memenuhi Undangan Jokowi!
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Partai Nasional Demokrat atau NasDem membantah bahwa pertemuan tertutup antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Surya Paloh merupakan inisiasi dari partainya.
Presiden Jokowi pada Minggu (18/2/2024) malam menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup. Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menjelaskan, kehadiran Surya Paloh justru dilakukan untuk memenuhi undangan dari orang nomor satu di Indonesia tersebut.
Advertisement
"Kehadiran Ketum NasDem Pak Surya Paloh di Istana Negara adalah memenuhi undangan makan malam Presiden Jokowi," ujar Hermawi dalam rilisnya, Minggu (18/2/2024).
BACA JUGA : Surya Paloh Temui Jokowi, PKB: Tak Ada Koordinasi dengan Timnas AMIN
Hal ini sekaligus meluruskan, kata Hermawi, terkait dengan informasi bahwa Surya Paloh meminta waktu bertemu dengan Presiden Jokowi sebagaimana disampaikan Koordinator Staf Presiden Ari Dwipayana. Ari mengatakan bahwa sebelumnya Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh yang menyampaikan permohonan untuk menghadap Kepala Negara lebih dahulu.
Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, orang nomor satu di Indonesia itu mengalokasikan waktu untuk menerima Surya Paloh pada malam hari, Minggu (18/2/2024) di Istana Merdeka. Dia melanjutkan bahwa pertemuan antara kedua tokoh tersebut telah dan memakan waktu sekitar 1 jam.
Pembicaraan berfokus pada agenda-agenda kebangsaan. "Silaturahmi membicarakan agenda agenda kebangsaan, menghadapi berbagai tantangan global, termasuk hal-hal yang terkait dinamika politik dan pemilu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Supriyani, Guru Honorer yang Dituduh Memukul Anak Polisi Divonis Bebas
- Walhi Minta Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Jadi Momentum Berantas Penjahat Lingkungan
- KPK Sebut OTT di Bengkulu Terkait Pungutan Pendanaan Pilkada
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
Advertisement
Pemerintah Naikkan PPN Jadi 12%, PHRI Bantul Minta Pemerintah Kaji Ulang
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Jadi Tersangka Pemerasan dan Gratifikasi
- KPK Ungkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Peras Kepala Dinas untuk Biaya Pencalonan Pilkada
- KPK Sita Rp7 Miliar dari OTT Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah
- Pilkada 2024: Megawati Akan Mencoblos di TPS Kebagusan
- KJRI Upayakan Pemulangan 7 Jenazah TKI dari Malaysia
- Polda Sumbar Ungkap Peran AKP Danang di Tambang Ilegal Solok
- Presiden Prabowo Akan Mencoblos di TPS 08 Bojongkoneng Bogor
Advertisement
Advertisement